Halal BPJPH dan Notifikasi BPOM untuk Brand Kosmetik

Banyak pemilik brand di Indonesia bertanya hal yang sama: apakah produk maklon dari luar negeri bisa langsung dijual, dan apa saja yang perlu diurus? Jawabannya selalu bergantung pada jenis produk, bahan, dan posisi Anda sebagai pemilik brand atau importir. Artikel ini merangkum gambaran umum tentang halal dan notifikasi kosmetik. Ini bukan nasihat hukum, jadi pastikan selalu mengonfirmasi ke BPOM, BPJPH, atau importir/konsultan regulasi Anda.

Dua urusan yang berbeda: notifikasi dan halal

Secara umum, kosmetik yang beredar di Indonesia perlu dinotifikasi ke BPOM sebelum diedarkan, sedangkan sertifikasi halal ditangani oleh BPJPH. Keduanya punya proses, dokumen, dan pihak penanggung jawab yang berbeda. Memperlakukan keduanya sebagai satu proses adalah salah satu sumber keterlambatan yang paling sering terjadi.

Siapa yang bertanggung jawab?

Untuk produk impor atau maklon luar negeri, pemegang notifikasi biasanya adalah pelaku usaha di Indonesia, misalnya brand owner yang berbadan hukum atau importir yang ditunjuk. Pabrik tetap berperan penting karena menyediakan data formula dan dokumen pendukung. Bicarakan pembagian peran ini sejak awal, sebelum desain kemasan difinalkan.

Dokumen yang biasanya diminta dari pabrik

• Daftar bahan lengkap dengan nama INCI.
• Spesifikasi dan sertifikat analisis bahan baku penting.
• Informasi sertifikasi pabrik seperti CPKB/GMP atau ISO 22716, sesuai kasusnya.
• Data stabilitas dan mikrobiologi produk.
• Dokumen kehalalan bahan baku bila Anda ingin menempuh jalur halal.

Ketersediaan dokumen bergantung pada produk dan pabrik, dan akan dikonfirmasi dalam penawaran harga.

Halal: apa yang perlu disiapkan lebih awal

Pemilihan bahan menentukan apakah produk dapat memenuhi persyaratan halal. Bahan turunan hewani, gliserin, alkohol, gelatin dan beberapa komponen pewangi biasanya dicek asal-usulnya. Karena itu, sampaikan keinginan halal pada tahap brief, bukan setelah formula disetujui. Mengubah bahan di tengah jalan bisa memerlukan sampel dan uji ulang. Pada produk suplemen atau gummy, perhatikan gelatin dan pewarna.

Label dan klaim yang aman

Label kosmetik umumnya memuat nama produk, daftar bahan, isi bersih, nama dan alamat pelaku usaha, nomor notifikasi, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa atau periode setelah dibuka, serta peringatan bila ada. Gunakan bahasa Indonesia sesuai ketentuan. Hindari klaim yang bersifat obat seperti menyembuhkan jerawat atau menumbuhkan rambut, dan jangan mencantumkan logo halal sebelum sertifikat benar-benar terbit.

Urutan kerja yang disarankan untuk brand baru

1. Tentukan jenis produk, target konsumen dan klaim.
2. Pilih pabrik yang dapat menyediakan dokumen pendukung.
3. Sampaikan kebutuhan halal pada brief awal.
4. Tetapkan pemegang notifikasi di Indonesia.
5. Finalkan formula, lalu desain kemasan dan label.
6. Ajukan notifikasi dan, bila relevan, proses halal; jangan mencetak kemasan massal sebelum disetujui.

Waktu proses tidak bisa dipastikan karena bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi.

Kesalahan yang sering terjadi

Yang paling umum: mencetak kemasan lebih dulu sebelum izin selesai, memakai klaim yang berlebihan, dan menganggap sertifikat halal pabrik otomatis berlaku untuk produk brand Anda. Selalu minta bukti tertulis dan simpan dengan rapi.

5FINE bekerja sama dengan pabrik mitra bersertifikasi di Thailand, Korea, Jepang, dan Dubai, serta membantu mengoordinasikan dokumen ekspor untuk produk Anda. Hubungi kami untuk mendiskusikan produk dan pasar Indonesia, atau lihat kategori kosmetik.